Sabtu, 18 April 2015

masyarakat dan migrasi



BAB I
PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang
Didalam masyarakat tentu harus ada istilah pergaulan antar sesama dan itu terjadi karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur lain dalam lingkunan sosial yang merupakan kesatuan. Oleh karena itu dalam bergaul dan berinteraksi sesama masyarakat perlu adanya nilai-nilai, norma-norma cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia. Masyarakat disebut pula kesatuan sosial karena mempumyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. 
B.       Rumusan Masalah
Dalam makalah ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya:
1.         Bagaimana pertambahan penduduk dan migrasi ?
2.         Bagaimana pembagian kerja dan masyarakat ?
3.         Bagaimana perkembangan kebudayaan ?
4.         Apa pranata-pranata dan institusionalisasi ?
C.   Tujuan Masalah
Masalah ini bertujuan untuk :
1.         Mengetahui pertambahan penduduk dan migrasi.
2.         Mengetahui pembagian kerja dan masyarakat.
3.         Mangetahui perkembangan kebudayaan.
4.         Mengetahui pranata-pranata dan institusionalisasi.



BAB II
PEMBAHASAN

A.      Pertambahan Penduduk dan Migrsasi
Dalam buku Masalah Penduduk karangan Claudio Esteva Fabengat dan S. Gopinathan di sebutkan “  Jam bedetak. Tiap detik muncul dua mulut tambahan untuk diberi makan, tiap hari tedapat kelebihan kelahiran 200.000 ketimbang kematian. Sehingga tiap bulan bertmbah enam juta lebih. Menurut perhitungan terakhir tambqahan penduduk dunia dalam setahun, lebih dari 74 juta orang. Dan kenaikannya bertambah besar tiap tahun.  
Kalau jumlah penduduk dunia bertambah terus tanpa kendali sementara daya dukung bagi pemenuhan kebutuhannya tidak diperhatikan. Populasi yang besar dapat menjadi potensi yang besar bagi pembangunan suatu bangsa. Tapi dengan memperhatikan kuantitas saja tanpa disertai dengan upaya meningkatkan kualitas justru akan menjadi bumerang bagi pembangunan, sebab akan mempermudah datangnya keresahan dan gejolak sosial bahkan bias menjurus kearah timbulnya ketegangan politik yang menancam eksistensi negara. [1]
Keresahan dunia terhadap ledakan penduduk yang pesat ini dikaitkan dengan faktor pendukung, yaitu ketersediaan sarana, sumber daya dan iklim yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan bagi jumlah penduduk yang bertambah itu. Persoalan-persoalan itu diantaranya adalah hubungan antara sumber-sumber alam tersebutdan penduduk, ketidaksamaan keadaan ekonomi antara negara sudah berkembang dan negara sedang berkembang, keberatan pandangan agama terhadap bebeapa metode penawasan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk terutama dinegara-negara berkembang, adanya kenyataan pluralitas budaya pada negara-negara tertentu, konteks kebudayaan, sosial dan politik penduduk dan lain-lain.[2]
Problem kependudukan juga menghantui masyarakat  Indonesia sebagai salah satu negara dunia ketiga yang sedang giat-giatnya memmbangun. Bila dilihat penyebabnya maka beberapa faktor yang mendorong terjadinya problem kependudukan tersebut baik secara kuantitatif ataupun kualitatif, antara lain:
1.         Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban manusia terutama dibidang teknologi baru, pelayanan kesehatan, pendidilan, komunikasi dan lain-lain.
2.         Dorongan atau hasrat naluri manusia yang selalu memperoleh kondisi yang lebih baik dari sebelumnya didalam kehidupannya baik material maupun intelektual.
3.         Keterbatasan kemapuan dukungan alam dan sumber alam serta dukungan lainnya yang diperlukan.
4.         Keamanan dan kestabilan Negara terutama setttelah pemerintah orde baru dengan titik perhatian utama kepada usaha dibidang  pembangunan telah membawa penaruh terhadap tingkat kesejahteraan yang lebih baik.[3]
Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara bahkan dunia. Disamping itu apabila pertambahan penduduk tidask dapat diimbangi dengan pertambahan fasilitas diatas akan menimbulkan masalah-masalah. Misalnya akan bertambah tingginya angka penganguran dan lain-lain.[4]
Pertumbuhan penduduk disuatu daerah atau negara pada dasarnya  dipengaruhi faktor-faktor  demografi sebagai berikut:
1.         Kematain (Mortalitas)
2.         Kelahiran (Fertilitas)
3.         Migrrasi
Ketiga faktor tersebut diukur dengan tingkat/rate. Tingkat/rate ialah kejadian dari peristiwa yang menyatukan dalam bentuk perbandingan. Biasanya perbandingan ini dinyatakan dalam tiap 1000 penduduk.
Migrasi adalah gejala gerak horizontal untuk pindah tempat tinggal dan pindahnya tidak terlalu dekat. Melainkan melilntasi batas administrasi, pindah ke unit administrasi lain misalnya kelurahan, kabupaten, kota atau negara.[5]
Konsep migrasi diatas mengandung pengertian sebagai perubahan tempat tinggal yang permanaen. Tidak memberikan batasan pada jarak maupun sifat kepindahantersebut. Selain migrasi ada istilah lain tentang dinamika penduduk yaitu mobilitas. Pengertian mobilitas lebih luas daripada migrasi, sebab mobilitas mencakup perpindahan teritorial secara permanen dan sementara. Sedangkan migrasi jika dikaitkan dengan unsur waktu ditempat yang baru misalnya minimal 6 bulan atau satu tahun. Secara garis besar migrasi di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu urbanisasi dan transmigrasi.[6]
Akibat migrasi ada tiga:
1.         Urbanisasi (migrasidari desa ke kota) walaupun urutannya sangat kecil, namun dapat mempengaruhi pola distribusi penduduk secara keseluruhan. Para urbanit kebanyakan terdiri dari golongan muda yang memungkinkan pertumbuhan penduduk yang pesat dikota, dan bagi pembanguan desanya sedikit banyak akan mempengaruhi kelancaran.
2.         Migrasi interregional di Indonesia kebanyakan dilaksanakan oleh mereka yang berumur produktif dan kreatifitas tinggi. Hal tersebut memungkinkan tingginya angka pertumbuhan penduduk serta tingkat laju pembangunan di luar jawa.
3.         Migrasi antar negara di Indonesia adal;ah sangat keecil dari hasil sensus penduduk pada tahun 1971 sampai pada tahun 1980 migrasi masuk (imigrasi) hanya ada 0,61% dan migrasi keluar (emigrasi) hanya sebesar 0,57% per tahun. Sehingga akibatnya kurang nyata terhadap distribusi penduduk Indonesia.[7]
Migrasi yag lambat terjadi pada kelompok manusia yang pindah dari Benua Asia ke Benua Amerika pada akhir Zaman Glasial ke-4. Selama beribu-ribu tahun lamanya binatang maupun manusia mulai pindah ke utara. Migrasi yang cepat dan mendadak di akibatkan oleh bermacm sebab, misalnya: karena bencana alam, wabah, perubahan mata pencarian, dan peperangan (pengungsi Vietnam). Ada juga yang disebabkan oleh peristiwa khusus, seperti pelayaran bangsa Gina di Asia Timur dan Asia Tenggara, pelayaran bangsa Arab dari Asia Barat ke Afrika Utara dan lain sebagainya. [8]

B.       Pembagian Kerja dalam Masyarakat
Mata pencaharian, kegiatan ekonomi, merupakan suatu aktivitas manusia guna mempertahankan hidupnya dan memperoleh hidup yang layak. Corak dan macam aktivitas berbeda sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan.[9] Perbedaan dalam sistem mata pencaharian masyarakat ini disebbakan adanya perbedaan sifat, bakat dan kemampuan seta tingkat kebudayaan setempat.
Menurut Kontjaraningrat urutan sistem mata pencaharian hidup adalah:
1.         Berburu dan meramu.
2.         Perikanan.
3.         Bercocok tanam di ladang.
4.         Bercocok tanam menetap.
Sedangkan menurut Jones dan Darkenwald adalah:
1.         Pengumpulan.
2.         Perburuan.
3.         Perikanan,
4.         Peternakan dan pertanian (farming).
5.         Kehutanan.
6.         Kerajinan dan perusahaan rumah tangga (manufacturing).
7.         Industri, pertambangan dan pengangkutan.
8.         Perdagangan (trade).
Selain itu aktivitas dari kelompok manusia juga dipengaruhi oleh:
1.         Kebutuhan sosial.
2.         Kebutuhan ekonomis dan politis.
3.         Keadaan tingkat kebudayaan peduduk.
4.         Keadaan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya.
Dengan adanya komunikasi dan transportasi yang lancer menjadikan orang desa peka terhadap perkembangan kota dan ini mendorong urbanisasi. Angka-angka tentang pembagian kerja menurut statistik terlihat dalam tabel berikut ini:[10]
Nomor
Pekerjaan
Pesentase
1
2
3
4
5
6
7
Bertani
Industri
Perdagangan
Jasa-jasa
Transportasi
Bangunan
Pertambangan
71,90
5,70
6,70
9,10
2,10
1,50
3,10


Angka-angka diatas akan berubah bersama lajunya pertambahan penduduk dan pembangunan. Oleh sebab itu pertumbuhan kesempatan kerja dalam masyarakat senantiasa berubah-ubah .Pembagian kerja dalam masyarakat ini akan terjadi masalah besar, apabila perkembangan dalam pertanian lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan penduduk. Sebab masyarakat Indonesia sebagian besar dari tenag kerjanya terlihat dalam bidang petanian, sedangkan dalam sektor-sektor lainnya hanya sebagian kecil saja.[11]
C.       Perkembangan Kebudayaan
Kebudayaan dan masyarakat ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta buddhayah yang merupkan bebtuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan denan budi dan akal. [12]
Selo Soemarjan dan Soelaeman Sumardi memberikan batasan kebudayaan sebagai semua hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Karya menghasilkan teknologi kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekelilingnya untuk keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam arti luas. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup sebagai anggota masyarakat yang antara lain menghasilkan filsafat-filasafat dan ilmu pengetahuan. Senua karya, rasa dan cipta dikuasai oleh karsa dari orang-orang yang menentukan kegunaan agar sesuai dengan kepentigan masyarakat.
Unsur kebudayaan dari tiap-tiap bangsa atau masyarakat dapat dibagi kedalam suatu jumlah unsur yang tak terbatas jumlahnya. Dari keseluruhan unsur yang merupakan suatu kebudayaan yang bulat itu dapat terdiri atas unsur-unsur besar dan kecil..
Mengenai unsur pokok darri kebudayaan tersebut  ada beberapa pandangan dari beberapa sarjana. Melvil Le Y. Herskovit mengajukan ada empat unsur pokok dari kebudayaan yaitu:
1.         Alat-alat teknologi.
2.         Sistem ekonomi.
3.         Keluaga.
4.         Kekuasaan politik.
Sarjana lain yaitu C.Kluk Hohn menguraikan ulasan para sarjana mengenai pokok unsur dari kebudayaan, antara lain:
1.         Peralatan dan perlengkapan hidup manusia.
2.         Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi.
3.         Sistem kemasyarakatan.
4.         Bahasa.
5.         Kesenian.
6.         Sistem pengetahuan.
7.         Religi.
Karena pengertian kebudayaan diatas luas sekali, Kontjaraningrat merumuskan sedikitnya ada tiga wujud kebudayaan:[13]
1.         Wujud ide, gagasan, ilai-nilai, norma, dan peraturan.
2.         Wujud kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3.         Wujud benda-benda hasil karya manusia.
Ketiga wujud diatas apabila dirinci secara khusus kedalam unsur-unsurnya, maka kebudayaan itu sedikitnya ada tujuh unsur:
1.         Sistem religi dan upacara keagamaan.
2.         Sistem dan organisasi masyarakat.
3.         Sistem pengetahuan.
4.         Bahasa.
5.         Kesenian.
6.         Sistem mata pencaharian hidup.
7.         Sistem teknologi dan peralatan.
Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau berhubungan dengan orang lain.
D.      Pranata-pranata dan Institusionalisasi
Pranata adalah sistem pola sosial yang tersusun rapi dan bersifat permanen serta mengandung peilaku-perilaku tertentu yang bersiafat kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pranata sosial adalah terjemahan dari istilah asing “Social Institution”. Walaupun social institution, ada yang menterjemahkan dengan istilah lembaga kemasyarakatan. Dipergunakan istilah pranata sosial karena menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku para masyarakat. Agar supaya hubungan antar manusia didalam suatu masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka dirumuskanlah norma-norma didalam masyarakat yang bersangkutan. [14]
Norma-norma di masyarakat mempunyai kekuatan mengikat berbeda-beda. Ada norma-norma yang lemah, norma-norma sedamg, dan norma-noma yang kuat. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat daripada norma-norma tersebut, dikenal dengan empat pengertian:
1.         Cara (usage).
Cara mempunyai kekuatan mngikat yang lebih lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan. Cara lebih menonjol di dalam hubungan individu dalam masyarakat.
2.         Kebiasaan (folkways).
Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa orang banyak menyukai perbuatan itu.


3.         Tata kelakuan (mores).
Tata kelakuan adalah kebiasaan yang di terima sebagai norma-norma pengatur dan mencerminkan sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan  sebagai alat pengawas.
4.         Adat istiadat (custom).
Adat istiadat adalah norma yang sangat kuat daya pengikatnya, sehingga angota-anggota masyarakat yang melanggarnya menerima sangsi yang sangat keras yang kadang-kadang secara tidak langsung di perlakukannya. [15]
Norma-norma di atas setelah mengalami suatu proses akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari social institution yang disebut institusionalisasi.
Institusionalisasi adalah perkembangan sistem yang teratur dari norma status dan peranan-peranan yang ditetapkan yang di terima oleh masyarakat. Melalui institusionalisasi, perilaku yang spontan dan semuanya diganti dengan perilaku yang teratur dan direncanakan.[16]
Suatu perkumpulan baru dinyatakan sebagai institusi bila didalamnya ada unsur-unsur sistem yang teratur seperti yang dikemukakan oleh Loomis sebagai berikut:
1.      Kepercayaan.
2.      Sentimen.
3.      Tujuan.
4.      Norma.
5.      Status peranan (kedudukan).
6.      Ranking.
7.      Power.
8.      Sanksi.
9.      Fasilitas.


BAB III
PENUTUP
A.      Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kalau jumlah penduduk dunia bertambah terus tanpa kendali sementara daya dukung bagi pemenuhan kebutuhannya tidak diperhatikan. Populasi yang besar dapat menjadi potensi yang besar bagi pembangunan suatu bangsa. Tapi dengan memperhatikan kuantitas saja tanpa disertai dengan upaya meningkatkan kualitas justru akan menjadi bumerang bagi pembangunan, sebab akan mempermudah datangnya keresahan dan gejolak sosial bahkan bias menjurus kearah timbulnya ketegangan politik yang menancam eksistensi negara. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya.
Migrasi adalah gejala gerak horizontal untuk pindah tempat tinggal dan pindahnya tidak terlalu dekat. Melainkan melilntasi batas administrasi, pindah ke unit administrasi lain misalnya kelurahan, kabupaten, kota atau negara.
Kebudayaan dan masyarakat ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta buddhayah yang merupkan bebtuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan denan budi dan akal.
Pranata adalah sistem pola sosial yang tersusun rapi dan bersifat permanen serta mengandung peilaku-perilaku tertentu yang bersiafat kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pranata sosial adalah terjemahan dari istilah asing “Social Institution”. Walaupun social institution, ada yang menterjemahkan dengan istilah lembaga kemasyarakatan.



[1] Drs. H. Hartono, Dra. Arnicun Aziz. Ilmu Sosial Dasar (Bumi Aksara Jakarta 1997) hlm: 7
[2] Ibid hlm: 8
[3] Drs. H. Hartono, Dra. Arnicun Aziz. Ilmu Sosial Dasar (Bumi Aksara Jakarta 1997) hlm: 9
[4] Ibid hlm: 10
[5] Ibid hlm: 19
[6] Ibid hlm: 20
[7] Drs. H. Hartono, Dra. Arnicun Aziz. Ilmu Sosial Dasar (Bumi Aksara Jakarta 1997) hlm: 21
[8] M. Munandar Soelaeman, MS. Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Dasar (PT. Eresco Bandung 1995) hlm: 115
[9] Ibid hlm: 24
[10] Drs. H. Hartono, Dra. Arnicun Aziz. Ilmu Sosial Dasar (Bumi Aksara Jakarta 1997) hlm: 27
[11] Drs. H. Hartono, Dra. Arnicun Aziz. Ilmu Sosial Dasar (Bumi Aksara Jakarta 1997) hlm: 28
[12] Ibid hlm: 38
[13] Drs. H. Hartono, Dra. Arnicun Aziz. Ilmu Sosial Dasar (Bumi Aksara Jakarta 1997) hlm: 41
[14] Drs. H. Hartono, Dra. Arnicun Aziz. Ilmu Sosial Dasar (Bumi Aksara Jakarta 1997) hlm: 49
[15] Drs. H. Hartono, Dra. Arnicun Aziz. Ilmu Sosial Dasar (Bumi Aksara Jakarta 1997) hlm: 50-51
[16] Ibid hlm: 55

Tidak ada komentar:

Posting Komentar